Pemkab Minta BTN Buka Layanan di Pandeglang

TransRakyat.com Pandeglang – Kepala Dinas Sosial Nuriah secara tegas meminta kepada pihak Bank Tabungan Negara (BTN) untuk membuka layanan di Kabupaten Pandeglang. Pasalnya, selama ini jika ada kendala dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus datang ke Kantor BTN Cilegon.

 “Ini permintaan kesekian dari kami,  kenyataannya hingga saat ini di Pandeglang belum ada unit BTN, setiap ada kendala KPM kami berangkat ke Cilegon,” demikian dikatakan Kadinsos dalam Rapat Timkor BPNT Kabupaten Pandeglang tahun 2011, Kamis (8/4/2021).

Ia meminta, ada ketegasan dari pihak bank BTN untuk membuka layanan di Pandeglang, kata Nuriah, ini salah satu faktor yang mendukung suksesnya program BPNT.

“Kalo kalo layanan bank belum ada disini permasalahan ini tidak akan selesai, saya harap ada mobil layanan sebelum ada kantor unit disini,”ujarnya.

Selain dari unit layanan, Kadinsos juga meminta BTN memperhatikan pendistribusian edisi dan signal untuk edisi karena setiap daerah berbeda – beda kekuatan jaringannya.

“Saya minta setelah setelah veryfikasi e-warung segera didistribusikan edisinya. Untuk signal provider nya sesuaikan dengan kondisi daerah,” imbuhnya.

“Karena pernah ada masyarakat KPM saat mau pencairan BPNT harus ke bukit untuk mencari signal,” sambungnya.

Menjawab pertanyaan dari Kepala Dinas Sosial Pandeglang, I Wayan Cahyo sebagai Wakil Kepala Cabang BTN Cilegon menyampaikan, terkait unit layanan BTN di Pandeglang saat ini sedang dalam proses tahapan perizinan dan penentuan lokasi.

 “Kami sudah tindaklanjuti kepada kantor pusat, persetujuan sudah muncul pada bulan nopembember 2020,” katanya.

“Saat ini sedang dalam proses izin dan sedang tahapan negosiasi penentuan tempat. Sementara ini kami akan upayakan mobile layanan terlebih dahulu,” sambungnya.

Untuk Edisi, ia memang saat ini belum bisa memenuhi keseluruhan. Namun pihaknya berjanji dalam waktu dekan akan segera dipenuhi.

“Memang ada keterlambatan, tapi menurut kantor pusat edisi sudah ada sekarang sedang prosen ijek setting,”pungkaanya.

“Untuk provider telekomunikasi kita upayakan karena kita tidak kerja dengan satu layanan saja, kita terus koordinasi dengan tim dilapangan,”tutupnya.

Kepala Kejaksaan Pandeglang Suarno selaku timkor BPNT juga menyampaikan, rakor ini dinamakan Monitoring dan Evaluasi (Monev). Kata Suarno, jadi harus bisa mencari solusi terbaik.

” Kita tidak menyalahkan satu sama lainnnya, tapi dalam kegiatan ini ada solusi terbaik sepertihalnya disampaikan Kadinsos,”ujarnya.
Menurutnya, masyarakat tidak tau BPNT ini domain nya BTN, sehingga setiap kali ada permasalahan pasti Timkor yang menjadi sasaran.

“Agar penyaluran ini bisa berjalan baik kita komitmen, perbaiki, dan BTN harus lakukan verifikasi yang bagus, mari kita cek bersama apakah e-warung ini mempunyai kapabelitas yang baik tidak,” jejasnya.

Sementara Pelaksana Harian (PLH) Bupati Pandeglang Pery Hasanudin selaku ketua Timkor BPNT mengatakan, apa yang disampaikan dalam rakor ini dapat ditindaklanjuti khususnya pihak BTN.

“Akan berjalan lancar BPNT kalau sarana memadai, dari pertemuan ini harus ada outcome nya,” ujarnya.