Dalam Kementrian, organisasi yang sah adalah Aliansi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) dan telah di terbitkan oleh Kemenkumham.
“Bagaimanapun organisasi yang sah adalah yang mempunyai izin AHU – 001589.AH.01.07 tahun 2018 dan Kementerian Dalam Negri tertanggal 27 April 2000,” tutup Sony Rahardjo. (Red)
Berita Terkait : https://www.beritajuang.com/10793/terkait-dewan-minta-pemerintah-pastikan-komitmen-pengembang-terhadap-poin-sppl/
