Pengamat, Intolerasi dan Radikalisme Jadi Sorotan di KPK

TransRakyat.com Jakarta – Kabar tidak lolosnya anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam test wawasan kebangsaan direspon Setara Intitute.

Menurut Ketua Setara Institute Hendardi, test ASN merupakan hal biasa dan tidak perlu mematik perdebatan. Dalam praktek, calon pegawai ASN dinilai secara kuantitatif dan objektif. “Termasuk biasanya menggunakan vendor pihak ketiga,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (15/5/2021).

Dikatakan, bahwa asesmen test wawasan kebangsaan terhadap sejumlah pegawai lembaga antirisuah itu merupakan bagian fungsi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hendardi pun mewajarkan yang menjadi catatan pemerintah saat ini ialah memberantas intolerensi dan radikalisme di lingkungan lembaga pemerintahan.

“dipastikan adalah bahwa pemerintah saat ini sedang giat menangani intoleransi dan radikalisme yang terus mengikis ideologi Pancasila di lingkungan ASN, TNI, Polri, universitas dan sekolah-sekolah, termasuk tentu saja KPK,” ungkap Hendardi.

Pria aktivis HAM, Kesetaraan dan Keberagaman ini menyebutkan bagi siapapun orang didalam dirinya yang bersemai intoleransi dan radikalisme, bisa saja tidak lolos uji moderasi negara dan beragama.

“Siapapun orang yang bersemai intoleransi dan radikalisme bisa saja tidak lolos uji moderasi negara dan beragama,” sebut Hendardi.

Sebelumnya diketahui, sebanyak 75 anggota KPK dibebastugaskan lantaran tidak lolos dalam penyeleksian uji test wawasan kebangsaan.