Mahasiswa Gelar Aksi di Depan DPRD Lebak Soal Draf Raperda RTRW, Ini Jawaban Anggota Pansus

TransRakyat.com Lebak – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dari kemahasiswaan dan Pemuda (OKP) Kabupaten Lebak, menggelar aksi demo menyoroti perumusan dan pembahasan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rancangan Tataruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Lebak.

Organisasi mahasiswa yang melakukan aksi tersebut diantaranya Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala), GMNI Cabang Lebak, PMII Cabang Lebak dan PP IMALA di depan Kantor DPRD Lebak. Senin, (24/5/2021).

Mahasiswa Gelar Aksi di Depan DPRD Lebak Soal Draf Raperda RTRW, Ini Jawaban Anggota Pansus

“Kami sejumlah mahasiswa menduga ada main mata antara legislatif dan eksekutif dalam perumusan sampai pembahasan draft RTRW yang hari ini agendanya uji publik. Jangan sampai ada kepentingan oligarki dalam balutan investasi di Kabupaten Lebak yang membuat kita dilema. Karena peraturan daerah nomor 2 tahun 2014 2034 sudah harus di rubah kembali pada tahun 2021 dengan draft yang tebal dan hanya dibahas selama dua hari saja oleh anggota pansus sebanyak 15 orang,”kata Ahmad Jayani Koordinator Aksi dalam press lerease yang diterima awak media.

Menurutnya, peraturan daerah itu tentu adalah sebuah produk hukum ditingkat daerah yang sifatnya mengikat dan berlaku untuk siapa saja “Equelity For The Low. Artinya, kata ia, itu bukan untuk kepentingan oligarki melalui sisipan-sisipan pasal yang dianggapnya semua bermasalah.

Seperti pasal 40 tentang peternakan, yang menjelaskan luasan wilayah yang ada di 8 Kecamatan dalam draft Perda RTRW Nomor 2 tahun 2014 itu dalam draft raperda yang baru saja di lakukan pembahasan oleh anggota panitia khusus (Pansus) DPRD Lebak berubah menjadi 25 Kecamatan.

Baca Juga : Polres Cilegon Berhasil Ungkap Kasus Tindak Pidana Prostitusi Online

“Selain itu, kami juga menyoroti pasal 42 dalam draft Raperda RTRW yang menjelaskan tentang kawasan pertambangan. Kami sangat menyayangkan ini tidak mengatur tentang wilayah pertambangan rakyat (WPR) nya, padahal kita semua tahu seringnya rakyat kecil yang menggantungkan diri pada pertambangan rakyat ini sering di jadikan kambing hitam oleh pemerintah maupun oknum yang tidak bertanggung jawab,” katanya.