Lembaga AGP Sebut Alamat Penerima Dana Hibah PKBM di Lebak Diduga Banyak Yang Tak Jelas

“Disitu kami perdalam kajian ini, kami heran kenapa surat kami yang dilayangkan itu balik lagi, padahal surat yang kami layangkan sudah sesuai dengan data yang ada dalam data simral, namun malah gagal dan alamat tak dikenal. Akhirnya kami bersurat somasi terhadap BPKAD terkait permasalah tersebut karena BPKAD sebagai liding sektor dari penyaluran anggaran tersebut,” urainya.

Setelah itu, ungkap Marpausi, pihaknya mendapatkan jawaban dari Dinas BPKAD dan dari jawaban itu, BPKAD mengklaim kebijakan itu bukan ada di wilayahnya dan mengarahkan AGP untuk meminta klarifikasi ke Dinas Pendidikan Lebak.

“Setelah kami konfirmasi ke Dinas Pendidikan, pihak dinas pendidikan menyatakan bahwa dokumen atau data penerima bantuan hibah itu sudah sesuai nama, alamat dan penerimanya. Tapi faktanya tabrakan dengan surat kami yang kembali lagi. Berangkat dari permasalah itu, dan proses somasi akhirnya tidak ada titik temu untuk permasalahan ini,” katanya.

Akhirnya, kata Marpausi, setelah mempertimbangkan kajian dan temuan yang ditemukannya itu, pihaknya ambil sikap untuk datang dan melaporkan permasalahan tersebut ke Ombudsman Banten.

Baca Juga : Ngerih, SKD Taruna-Taruni Kemenkumham Dipantau Ombudsman Banten

“Kami menduga ini terjadi mal adminitrasi karena alamat penerima hibah tersebut menurut keterangan dari Pos Indonesia Cabang Rangkasbitung tidak di kenal. Untuk itu kami membawa berkas bukti transaksi dan semua dokumen pendukung dan kami serahkan ke Ombudsman Banten,” katanya.

Setelah menunggu waktu yang sudah ditentukan, lanjutnya, pihaknya menerima balasan dari Ombudsman Banten pada tanggal 28 Mei 2021, dan Ombudsman menyatakan bahwa informasi untuk saat ini laporan sedeng dalam tahap tindak lanjut oleh tim pemeriksa.