Bahas RKUHP Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di DPR, Menkumham Singgung Batas Masyarakat Beradab

TRANSRAKYAT - Rabu, 9 Juni 2021 - 19:02 WIB
Bahas RKUHP Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di DPR, Menkumham Singgung Batas Masyarakat Beradab
Bahas RKUHP Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di DPR, Menkumham Singgung Batas Masyarakat Beradab - (TRANSRAKYAT)
Penulis
|
Editor

TransRakyat.com Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bukan untuk membatasi kritik. Melainkan, karena setiap orang memiliki hak hukum untuk melindungi harkat dan martabatnya. Menkumham Yasonna juga menyebut pasal ini sebagai penegas batas yang harus dijaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab.

Bahas RKUHP Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di DPR, Menkumham Singgung Batas Masyarakat Beradab

Bahas RKUHP Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di DPR, Menkumham Singgung Batas Masyarakat Beradab

Hal tersebut disampaikan Menkumham Yasonna menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR RI dalam rapat kerja yang berlangsung di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, (9/6/2021).

“Kalau saya dihina orang, saya mempunyai hak secara hukum untuk harkat dan martabat. Bukan sebagai pejabat publik. Saya selalu mengatakan, kalau saya dikritik bahwa Menkumham tak becus, lapas, imigrasi, tidak masalah dengan saya. Tapi kalau sekali menyerang harkat dan martabat saya, misalnya saya dikatakan anak haram jadah, enggak bisa itu,” ujarnya.

“Kalau kebebasan yang sebebas-bebasnya itu bukan kebebasan, itu anarki. Saya kira kita tidak harus sampai ke sana. Saya kira kita harus ada batas-batas yang harus kita jaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab. Keadaban itu saya rasa harus menjadi level kita,” tambahnya lagi.

Baca Juga : Polres Metro Jakarta Barat Beberkan Secara Detail Pengungkapan Kebon Ganja Rumahan

Menteri Yasonna Laoly memastikan, bahwa pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden ini sama sekali tak berniat membatasi kritik. Toh, menurutnya, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia membuka ruang atas kritik tersebut.

READ  Polsek Kemang Bagikan 100 Paket Sembako Ke Warga Terdampak Covid 19
Halaman:
1
2

2 Komentar pada “Bahas RKUHP Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di DPR, Menkumham Singgung Batas Masyarakat Beradab”

  1. […] Baca Juga : Bahas RKUHP Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di DPR, Menkumham Singgung Batas Masyarakat… […]

  2. […] Baca Juga : Bahas RKUHP Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di DPR, Menkumham Singgung Batas Masyarakat… […]

Tinggalkan Komentar

Terkini Lainnya

Bawaslu Kabupaten Lebak Bungkam Soal Dugaan ASN Masih Menjadi Panwascam

Bawaslu Kabupaten Lebak Bungkam Soal Dugaan ASN Masih Menjadi Panwascam

Uncategorized
Hasil Laporan atau Aduan Masyarakat Tahun 2022, Ombudsman Banten Selamatkan 7,5 Kerugian Masyarakat

Hasil Laporan atau Aduan Masyarakat Tahun 2022, Ombudsman Banten Selamatkan 7,5 Kerugian Masyarakat

Banten
Puluhan Rumah Milik Warga Di Gunung Anten Terendam Banjir

Puluhan Rumah Milik Warga Di Gunung Anten Terendam Banjir

Kabupaten Lebak
FISIP Universitas Pamulang Kota Serang Gelar Seminar Nasional “Pilkada dan Arah Pembangunan Provinsi Banten”

FISIP Universitas Pamulang Kota Serang Gelar Seminar Nasional “Pilkada dan Arah Pembangunan Provinsi Banten”

Banten   Nasional   Terkini   Trending
Relawan Kembali Sosialisasikan Andra Soni Calon Gubernur Banten

Relawan Kembali Sosialisasikan Andra Soni Calon Gubernur Banten

Banten
PN Cikarang Diminta Objektif Tangani Perkara Dugaan Penipuan dan Pemalsuan Terdakwa Setyawan Priyambodo

PN Cikarang Diminta Objektif Tangani Perkara Dugaan Penipuan dan Pemalsuan Terdakwa Setyawan Priyambodo

Berita
Meski Kejagung RI Membantah, KSST  Tetap Meyakini Terjadi Dugaan Korupsi Dalam Lelang Saham PT. GBU yang Merugikan Negara  Sedikitnya Sebesar Rp. 9,7 Triliun

Meski Kejagung RI Membantah, KSST  Tetap Meyakini Terjadi Dugaan Korupsi Dalam Lelang Saham PT. GBU yang Merugikan Negara  Sedikitnya Sebesar Rp. 9,7 Triliun

Hukum & Kriminal
Emak-emak Militan di Pandeglang Siap Menangkan Andra Soni Gubernur Banten Sekali Putaran

Emak-emak Militan di Pandeglang Siap Menangkan Andra Soni Gubernur Banten Sekali Putaran

Banten
Gen Z Milenial Kota Serang Deklarasi Andra Soni Calon Gubernur Banten

Gen Z Milenial Kota Serang Deklarasi Andra Soni Calon Gubernur Banten

Berita
Gen Z Milenial Relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabowo Serang Masif Deklarasikan Andra Soni Calon Gubernur Banten

Gen Z Milenial Relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabowo Serang Masif Deklarasikan Andra Soni Calon Gubernur Banten

Daerah
Gen Z Relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabowo Cilegon Teriakan Andra Soni Gubernur Banten

Gen Z Relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabowo Cilegon Teriakan Andra Soni Gubernur Banten

Berita
Terjadi Gotong Royong Dalam Dugaan Korupsi Lelang Saham PT GBU, Jampidsus Febri Ardiansyah dan Andrew Hidayat, Eks Terpidana Kasus Korupsi Dilaporkan ke KPK

Terjadi Gotong Royong Dalam Dugaan Korupsi Lelang Saham PT GBU, Jampidsus Febri Ardiansyah dan Andrew Hidayat, Eks Terpidana Kasus Korupsi Dilaporkan ke KPK

Berita
Fajar Aditya Mempertanyakan Muara Akhir Kasus Vina Cirebon? Netizen Terbagi Dalam 2 Kubu

Fajar Aditya Mempertanyakan Muara Akhir Kasus Vina Cirebon? Netizen Terbagi Dalam 2 Kubu

Berita
https://transrakyat.com/wp-content/uploads/2022/05/IMG-20220512-WA0078.jpg

Kak Seto Beri Penghargaan Kapolres Bogor

Aksi Heroik Anggota Satlantas Polres Lebak Uji Nyali Mandikan ODGJ

Viral Kapolsek Klapanunggal Bersama Dinsos Bogor Datangi Rumah Egi

Toko Adat Baduy Menangis Atas Pengrusakan Gunung Liman

Close Ads X