“Itu butuh waktu lama pak, kami tiap hari kalau vaksinasi sudah langsung input ke aplikasi Pcare,” jelasnya.
Dari situlah Ganjar menemukan titik persoalan. Bahwa sebenarnya ada ketidakcocokan data antara pemerintah pusat dengan daerah. Pemerintah pusat melihat stok masih banyak, karena inputing data ke aplikasi Smile belum sempurna.
“Saya hanya mau meluruskan saja, karena
Kemarin saat saya sampaikan ke pusat, hampir seluruh kabupaten protes. Lho kami sudah menyuntikkan banyak, dan sudah habis, kok datanya seolah-olah kami masih nyimpan stok. Ini bu Bupati Grobogan juga komplain, makanya langsung saya cek,” katanya.
Ternyata lanjut dia, ada dua sistem yang perlu dikoreksi. Pertama Pcare, yakni aplikasi yang digunakan untuk menyimpan data setelah orang divaksin. Setiap yang datang, divaksin langsung diinput.
Baca Juga : Gubernur Jawa Tengah Minta Seluruh Daerah Siaga Dalam Kondisi Covid-19
“Ini (Pcare) sebenarnya adalah data paling riil. Sementara pusat yang dipakai acuan data dari aplikasi Smile. Ternyata butuh waktu lama untuk mengisi ke aplikasi Smile, mulai disuntik, direkap di aplikasi Pcare, baru dilaporkan. Lha ini kalau belum diinput di Smile, maka dibaca dan dianggap stok masih banyak,” terangnya.
Untuk mengantisipasi hal itu, Ganjar mengusulkan agar ada integrasi data. Ganjar meminta pemerintah pusat untuk juga melihat proses vaksinasi di aplikasi Pcare.
