Gelaran Rembug Desa Kembali di Helat Gubernur Jawa Tengah

“Maksudnya itu, kira-kira ke sananya diperpanjang lagi ndak pak? Warga pada tanya semuanya ini, pada bosen,” terangnya.

Dengan sabar, Ganjar menerangkan bahwa sampai kapan PPKM diberlakukan tidak ada yang tahu. Yang bisa menentukan sebenarnya adalah masyarakat sendiri.

“Yang menentukan itu kita, mau diperpanjang apa tidak itu yang menentukan kita. Makanya kita semua kerja keras agar penularannya tidak ada. Sabar dulu njih bu, warganya diedukasi. Kalau semua bisa menahan diri, maka penyakitnya akan hilang,” jelasnya.

Tak hanya itu, sejumlah kades Grobogan juga mengeluhkan semerawutnya data bantuan sosial dari pemerintah. Menurut mereka, banyak bantuan yang tidak tepat sasaran bahkan ada dobel data. Kasus serupa ditemukan Ganjar saat ngobrol dengan kades-kades di Klaten beberapa waktu lalu.

“Kalau bisa datanya diperbaiki pak, soalnya ada yang sudah dapat PKH, juga dapat BPNT. Kenapa tidak diberikan pada yang lain. Ini yang bikin kita pusing pak, marai iren tonggo (bikin iri tetangga lain),” kata Kades Selojari, Ummu Wasiyah.

Baca Juga : Akibat Matrial Rapuh, Rumah Buruh Tani Di Cimarga Roboh

“Betul pak, verifikasi data tolong dipermudah. Soalnya banyak bantuan yang kurang jelas. Sakit kepala saya pak. Anane mung dipisuhi warga (yang ada dimarahi warga),” timpal Kades Kebonagung, Muhtarom.

Ada juga Kades Brabo, Nurrohim. Dirinya mengatakan, ada 400 san penerima bantuan di desanya yang terdata oleh pemerintah pusat. Namun beberapa penerima sudah meninggal, dan tetap mendapat bantuan.