Menanggapi kasus itu, Ketua Ormas Bela Negara Marcab Pulo Merak Erwin menegaskan, seharusnya BP Migas segera mengambil langkah atas indikasi kuat adanya pengusaha dari PT. PPS yang menimbun solar juga beroperasi tanpa ijin. Menurutnya, itu pasti merugikan dan itu melawan aturan. Apalagi, solar itu solar bersubsidi yang diperuntukannya seharusnya untuk masyarakat kurang mampu, atau UMK dan lainnya.
“Pengusaha solar itu dapat solarnya dari Lampung dan Palembang, transportirnya dari kapal diperairan selat sunda, ngecornya selalu pada malam hari,”ungkap Erwin.
Ditempat terpisah, Ketua Mada II Kota Cilegon H. Suwarni menyampaikan, pengusaha solar dari PT. PPS yang menampung atau menimbun solar itu diduga kuat ilegal. Untuk itu, sudah seharusnya pihak aparat penegak hukum segera menindak tegas adanya temuan tersebut dan melakukan penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku.
“Pengusaha penampungan Solar itu diduga kuat ilegal (Tanpa Ijin). Untuk itu, kami minta APH segera menindak tegas pengusaha penampungan dan penimbunan solar bersubsidi itu. Kami juga berharap agar Mabes Polri, BP Migas segera melakukan penertiban dan melakukan tindakan tegas agar adanya efek jera bagi pengusaha yang jelas – jelas melawan hukum,”tegas H. Suwarni.
Baca Juga : Pemerintah Karanggan Mendapatkan Samisade berjalan sesuai Aturan Bupati
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya konfirmasi pihak – pihak terkait. (Red)
Berita Terkait : https://www.beritajuang.com/17609/pemkot-bekasi-ujicoba-aplikasi-health-passport-worldwide/
