166 Sekolah di Kabupaten Lebak Tidak Tersentuh Sinyal

TransRakyat.com Lebak – Di kabupaten Lebak Provinsi Banten sebanyak 166 sekolah tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) tepatnya 117 SD dan 49 SMP masih berada di wilayah blank spot atau tidak tersentuh sinyal komunikasi. Kondisi ini membuat sistem belajar online menjadi lebih sulit.

Ketiadaan sinyal ini juga diduga jadi penyebab siswa malas belajar online, hingga terdapat ribuan murid yang dilaporkan tidak aktif sekolah selama pandemi covid -19. Bahkan, 415 murid di antaranya putus sekolah.

 

Dikutip dari Kompas.com Kepala Dinas Pendidikan kabupaten lebak Wawan ruswandi mentargetkan di akhir tahun 2021 sebanyak 166 sekolah yang berada di daerah blank spot sudah bisa mengakses internet, sehingga proses belajar secara daring dan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang membutuhkan akses internet sudah bisa diatasi.Upaya Pemerintah Kabupaten Lebak untuk bisa mengatasi kendala KBM di sekolah yang ada di daerah blank spot dengan cara menggelontorkan anggaran sebesar 1,7 milyar melalui Dinas Pendidikan tentunya patut diapresiasi, mengingat betapa pentingnya jangkauan internet sebagai penunjang bagi siswa SD dan SMP dalam menerima materi belajar daring dan praktik komputer.

Namun, upaya Pemkab Lebak dalam mengatasi persoalan jaringan internet di sekolah blank spot sepertinya menuai banyak kritik manakala anggaran sebesar 1,7 milyar tersebut dianggap aktivis pada prakteknya telah “dimainkan” oleh pihak Dinas Pendidikan sebagai SKPD yang mendapat kucuran anaggaran milyaran dari APBD II Lebak.

Baca Juga : Laporkan Buruh ke Polda Hingga Jadi Tersangka, HMI MPO Jabagbar Soroti WH

“Saya mencium adanya aroma yang kurang sedap dalam proses pelaksanaannya, mengingat hanya ada satu pengusaha penyedia layanan internet yang menjadi pelaksananya” ujar Ketua Harian Barisan Rakyat Lawan Korupsi, Hasan Basri SPd.I. Selasa (28/12/219). Menurutnya, Aroma berbau konspirasi tersebut tercium ketika anggaran sebesar 1,7 Milyar tidak ada dalam dokumen LPSE kabupaten lebak,

“Di era keterbukaan informasi publik saat ini, anggaran yang nilainya hanya jutaan rupiah dengan sumber APBD II yang melibatkan pihak ketiga sebagai penyedia bisa kita lihat di LPSE, tapi anggaran milyaran rupiah untuk penanganan 166 sekolah di daerah blank spot sama sekali tidak ada dalam dokumen LPSE” lanjutnya.