DPR RI Kritik Pidato Kenegaraan Jokowi Soal APBN

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Drs. Difriadi menyoroti pidato Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tentang Rancangan Undang-Undang atau RUU APBN 2023 beserta nota keuangannya. Dimana, kata Difriadi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230,0 triliun, serta Transfer ke Daerah Rp811,7 triliun.

“Transper dana ke daerah dirasa masih kurang memadai berbanding dengan RAPBN kita dan belanja negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun,” kata Anggota DPR RI dapil Kalimantan Selatan, Drs Difriadi kepada awak media, Rabu (17/8).

Dijelaskan Difriadi bahwa Pemda sangat dekat dengan rakyat yang dilayaninya, kata Difriadi, Pemda tahu persis kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu dana transper ke daerah harus diperbanyak, sehingga dapat memberi peran besar kepada daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yaitu pembangunan.

“Tugas pemerintah pusat dimudahkan dengan melaksanakan penetapan standarisasi, bimbingan dan pengawasan serta pembinaan disamping melaksanakan kewenangan yg tidak bisa diserahkan ke daerah, “tutur anggota DPR RI dari komisi II tersebut.

Sebelumnya, Dalam pidatonya, Jokowi menyebut belanja negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun. Pidato Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2023 di disampaikan saat Rapat Paripurna DPR, Selasa (16/8)

Kemudian, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menjelaskan Belanja Negara dalam RAPBN 2023. Untuk lima fokus utama APBN 2023 adalah penguatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktir, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan pengembangan ekonomi hijau. (Red)