Kemudian kenaikan BBM ini dapat memperbesar kemungkinan ketidak tepatan sasaran subsidi BBM karena harga yang tinggi membuat kaum Elit bisa jadi bergeser menggunakan BBM bersubsidi.
Disisi lain,transparansi informasi publik di Kabupaten Lebak juga sangat minim, sehingga menyulitkan publik untuk ikut serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah baik rekomendasi rencana kebijakan, pengawasan pembangunan dan kontribusi konstruktif lainnya.
Baca Juga : Johannes L Tobing Resmi Pimpin Peradi Jakarta Timur
Maka pengurus cabang persatuan mahasiswa islam indonesia Kabupaten Lebak mendesak kepada pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Lebak untuk menyatakan sikap menolak terhadap kenaikan BBM sebagai bukti keberpihakannya kepada rakyat. Kami juga mendesak pemerintah daerah untuk lebih terbuka dalam informasi publik sesuai dengan amanat UU No 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik ujarnya. (Hasan/Red)
[…] Baca Juga : PMII Desak Pemda dan DPRD Lebak Tolak Kenaikan BBM […]