Politikus PKB Neng Eem Marhamah Terseret Suap Proyek Kereta Cianjur

Transrakyat.com Jakarta – Banyak pihak yang diduga terseret dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kemenhub yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam perkara ini, KPK kembali melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak yang diduga mengetahuinya. Salah satunya, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz.

Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan bukan tanpa alasan. Nama Legislator PKB dari Jawa Barat III itu masuk salah satu saksi kasus dugaan rasuah ini.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebut Neng Eem diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Bhakti Karya Utama, Asta Danika (AD) dan Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera, Zulfikar Fahmi (ZF). Legislator komisi yang salah satunya membidangi transportasi itu disebut-sebut terkait jatah paket proyek peningkatan jalur kereta api R 33 menjadi R 54 KM 76+400 sampai 82+000 antara Lampegan – Cianjur tahun 2023 sampai 2024.

“Diagendakan pemanggilan dan pemeriksaan saksi lenyidikan perkara dugaan suap di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung dengan Tersangka AD dkk,” kata Ali seperti dikutip teropongistana.com, Sabtu (2/12/2023).

Selain Neng Eem, KPK juga memanggil saksi lainnya. Di antaranya, Fadholi selaku anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Nasdem; Arfi Setiadi selaku Auditor Kemenhub; Yennesi Rosita selaku Perancang Peraturan Perundang-undanganan Ahli Madya pada Setditjen Perkeretaapian DJKA Kemenhub, dan Robby Kurniawan selaku Staf Ahli Menteri Perhubungan (Menhub) Bidang Logistik dan Multimoda.

“Pemeriksaan saksi bertempat di gedung Merah Putih KPK,” ujar Ali.

Asta Danika dan Zulfikar Fahmi merupakan tersangka baru kasus ini. Keduanya telah dijebloskan ke bui.

Kasus ini merupakan pengembangan perkara dugaan suap proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun anggaran 2018-2022. Dalam pengusutan kasus ini, KPK sejauh ini telah menetapkan dan menahan 12 tersangka. 

Selain Zulfikar dan Asta Danika, 10 pihak yang telah dijerat yakni, Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi; PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng) Bernard Hasibuan; Kepala BTP Jabagteng Putu Sumarjaya; PPK BPKA Sulsel Achmad Affandi. Lalu, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah; PPK BTP Jabagbar Syntho Pirjani Hutabarat; Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto; Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat; Yoseph Ibrahim selaku Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023; dan Parjono selaku VP PT KA Manajemen Properti.

Disebutkan, Syntho Pirjani Hutabarat menjadi orang yang bertanggungjawab dalam proyek peningkatan jalur kereta api R 33 menjadi R 54 KM 76+400 sampai 82+000 antara Lampegan – Cianjur tahun 2023 sampai 2024. Nilai paket pekerjaan proyek itu mencapai Rp 41,1 miliar. 

Syntho Pirjani diduga mengondisikan dan memploting calon pemenang lelang atas sepengetahuan dan arahan dari tersangka Hano Trimadi.Atas kesepakatan antara Asta Danika dan Zulfikar Fahmi dengan Syntho Pirjani dengan memberikan sejumlah uang, perusahaan keduanya dimenangkan dalam lelang proyek.

Adapun besaran uang yang diduga diberikan Asta dan Zulfikar sejumlah sekitar Rp 935 juta melalui transfer antar rekening bank beberapa tahap. Atas perbuatannya, tersangka Asta Danika dan Zulfikar Fahmi disangkakan melanggar Pasal 5 atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.