Dinilai Kurang Pengawasan, PKN Soroti Dinas PUPR Lebak

LEBAK – Pemantau Keuangan Negara (PKN) Lebak menyoroti Dinas PUPR Kabupaten Lebak yang dinilai terkesan menyepelekan keluhan masyarakat Kampung Bahbul, Desa Citeras, Kabupaten Lebak, Banten yang mengeluhkan jalan rusak parah di Kampung tersebut. Hal tersebut disampaikan Ketua PKN Fam Fuk Tjhong pada awak media, Sabtu (2/4/2022).

“Seharusnya ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten Lebak dalam hal ini Dinas PUPR Lebak. Karena, jalan merupakan sarana penunjang untuk membangkitkan perekonomian masyarakat khususnya di Kampung Bahbul. Apalagi imbas dari Covid sangat berdampak keras terhadap ekonomi masyarakat,”tegas Fam Fuk Tjong yang biasa disapa Uun ini.

Lanjut Uun yang juga Relawan yang selalu mengurusi masyarakat kecil ini, dirinya mengaku sering menerima keluhan masyarakat soal jalan rusak. Selain di Kampung Bahbul, bahkan lebih mirisnya, Jalan di pinggir Dinas Lingkungan Hidup atau akses untuk masyarakat membayar pajak ke Samsat itupun rusak.

“Saya heran, sebetulnya berapa anggaran untuk pembangunan di Kabupaten Lebak melalui DPUPR Lebak. Masa di samping Dinas Lingkungan Hidup pun jalan rusak parah sepertu itu, padahal kan dekat sekali dengan Dinas PUPR, bahkan itu adalah akses masyarakat untuk membayar pajak,”katanya.

Lanjut Uun, menurutnya akses jalan tentunya penting sekali bagi masyarakat untuk mengembangkan perekonomian setelah terimbas Covid -19.

“Jangan sampai masyarakat dituntut untuk wajib bayar pajak, tapi pembangunan jalan sendiri di Lebak asal asalan. Bahkan saya melihat di Kota Kecamatan Rangkasbitung juga banyak jalan yang rusak, PUPR Lebak ini sebetulnya fokus dimana,”tegasnya

Uun mengaku dalam waktu dekat akan menyurati Dinas PUPR Lebak untuk meminta data anggaran yang telah dilaksanakan oleh PUPR Lebak.

“Iya, kita akan menyurati berapa sebenarnya anggaran yang PUPR Lebak punya, dimana saja mereka telah membangun jalan ataupun jembatan, dari mulai anggaran pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan, mulai dari tahun 2020 tahun 2021 dan tahun ini 2022,” tegasnya.

Masih kata Uun, selain itu, dalam melakukan pengawasannya pun Dinas PUPR tidak melaksanakannya dengan baik, hal itu bisa dilihat kata Uun, adanya proyek yang pengerjaannya diduga belum selesai tidak ditindak lanjuti dengan baik.

“Salah satu contoh drainase yang dari arah Mandala, saya kira itu sepertinya proyek itu mangkrak dan tidak berfungsi. Kemudian Jalan perbatasan Bojong Leles, Kaduagung yang pengerjaannya menurut kami itu hanya membuang buang anggaran saja. Bagaimana tidak, hasil pengerjaan pembangunan jalannya seperti itu, baru saja beberapa bulan sudah hancur lagi, bahkan masyarakat khawatir pada jalan rusak itu. Padahal itu menelan anggaran miliaran rupiah,”pungkas Uun.

(ARS/ RED)