PMPB Klaim Malu Terkait Viral Berita Tagihan Sepanduk Reses di DPRD Lebak

Lebak – Pergerkan Masyarakat Provinsi Banten (PMPB) menyoroti keras viralnya pemberitaan terkait belum dibayarnya pembuatan Sepanduk kegiatan Reses di DPRD Lebak. Menurutnya, pihak DPRD Lebak terkesan sudah tidak tahu malu, meskipun berita tersebut telah Viral di Media Online dan tidak langsung berkomunikasi dengan baik.

” Ini sepertinya sudah tidak ada lagi rasa malu, kenapa pembayaran yang hanya delapan juta empat ratus ribu itu tidak segera di selesaikan, bahkan CV. nya itu akan membuat SKTM kepada DRPD Lebak, ada apa dengan pihak di DPRD Lebak, tentu kami sebagai warga Lebak “Malu” mendengar dan melihatnya,”tegas Juanda Kedua Bidang Advokasi dan Verivikasi keanggotaan PMPB, Rabu (8/3/2023).

Juanda mengaku sangat miris melihat berita tagihan pembuatan Sepanduk Reses di DPRD Lebak yang viral di media online. Persoalan ini, kata dia, menjadi sorotan keras dan pasti akan banyak pertanyaan dari publik adanya ketidakharmonisan dan buruknya komunikasi antara pihak terkait dengan CV. yang melakukan penagihan tersebut.

” Ya, mungkin pihak yang mendapatkan pengadaan Sepanduk itu juga memiliki tanggung jawab untuk membayar kepada menejemen perusahaannya, makanya mereka menagih. Kemudian, ini kan tekesan adanya kelalaian dan seperti menyepelekan akhirnya, seharusnya pihak DPRD Lebak dapat berkomunikasi dengan baik antara kedua belah pihak,” katanya.

Juanda mengaku akan fokus mengawal persoalan tersebut hingga tuntas. Ia juga akan melakukan kajian lebih mendalam terkait tata tertib DPRD Lebak dan persoalan marwah di DPRD Lebak.

” Kita semua sepakat, bahwa DPRD Lebak adalah wakil rakyat kita, lantas bagaimana jika persoalan Sepanduk saja bisa ramai, dan persoalan ini baru kali ini, tahun ini. Jangan sampai ini akan melebar kemana mana, dan masyarakat juga kan sekarang peka, pintar. Bahkan netizen pun tau kendaraan yang di pakai DPRD Lebak itu pada mewah mewah, masa untuk bayar Sepanduk kegiatan Reses juga begini, ini gak bisa dibuat main main,” tandasnya.

Juanda berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Sehingga, publik tidak bingung memilih wakil rakyat ke depan.

” Kami harap persoalan ini bisa segera selesai dengan baik. Apalagi sebentar lagi tahun politik, jangan sampai persoalan ini melebar ke politik tahun depan, DPRD Lebak adalah wakil rakyat, ini yang harus dicatat dengan baik,” harapnya.

(*ARD)