JAKARTA – Aktivis Natalius Pigai mengkritik langkah Komnas HAM yang ingin menyeret Presiden Jokowi mengatasi persoalan polemik pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Menurutnya, polemik tersebut seharusnya menjadi kuasa dari pimpinan lembaga masing-masing.
“Soal polemik Pegawai KPK, soal penataan staf di kementerian dan lembaga adalah domain pimpinan kementerian dan lembaga masing-masing. Presiden meskipun kepala negara dan kepala pemerintahan, urusan administrasi penataan staf sudah didelegasikan ke masing-masing lembaga,” ujar Pigai kepeda wartawan, Senin (20/9/2021).
Pigai terheran dengan sikap kontradiktif Komnas HAM dan Civil Society yang dimana meminta Presiden Jokowi turun tangan intervensi pesoalan. Padahal, kata Pigai, mereka menginginkan agar KPK independen daro penetrasi kekuasaan.
“Komnas HAM dan civil society kan ingin agar KPK independen dari penetrasi kekuasaan, kok malah mereka meminta Presiden intervensi? Itu kontradiktif dengan prinsip-prinsip yang dianut mereka,” ucapnya.
Dia mengatakan apabila presiden ikut turun tangan malah akan mengganggu independensi KPK. Dia juga menilai presiden tidak memiliki kewajiban atas permintaan Komnas HAM dan Ombudsman.
“Menciptakan preseden buruk terhadap KPK. Soal independensi itu juga yang diinginkan oleh civil society, independensi juga diinginkan oleh LBH, ICW, Komnas HAM, Ombudsman maka permintaan Ombudsman dan Komnas HAM kepada Presiden justru mengingkari keinginan mereka agar KPK lepas dari independensi. Presiden tidak memiliki kewajiban mutlak mengindahkan permintaan dan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman,” demikian tutup Pigai.
