Kalapas Rangkasbitung Ikuti Diseminasi HAM

Berlandaskan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Permenkumham No. 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM dengan landasan filosofis Pembukaan UUD 1945 Alenia ke IV, kegiatan diseminasi HAM perlu dilaksanakan karena pemenuhan HAM harus ada dukungan dari masyarakat luas.

Baca Juga : BTN Diminta Buka Layanan Di Pandeglang

“Pelaksanaan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM serta penyebaran nilai-nilai HAM kepada masyarakat tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh pemerintah namun harus didukung oleh masyarakat, untuk itu masyarakat harus diberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai Hak Asasi Manusia misalnya Hak Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya,” tutup Andi. (Red)