Ganjar Pranowo Ingatkan Kepala Daerah Dan Dinas

“Satu saja, edukasi atau training. Tidak ada yang lain. Jadi diberikan skil apa yang dibutuhkan pekerja migran, lalu bahasa. Berikutnya adalah pemahaman kultur negara yang akan dituju agar tidak bermasalah,” jelas Ganjar.

Adapun dalam sambutannya Ganjar juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Kepala BP2MI terkait adanya pekerja migran ilegal yang dibawa oleh sindikat mafia atau calo. Menurut Ganjar mereka yang tidak terdaftar secara resmi itu juga harus diperjuangkan untuk mendapat perlindungan.

Baca Juga : Lapas Kelas III Gelar Rapat Anggota Tahunan

“Bagaimanapun, mereka yang ilegal itu juga warga negara kita,” katanya.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan terkait pekerja migran Indonesia saat ini kita sedang berhadapan dengan sindikat mafia penempatan pekerja migran ilegal. Sindikat itu dikendalikan oleh segelintir orang dengan backing oleh oknum yang memiliki atribut kekuasaan.

“Saya tidak menutupi karena ini era transparansi. Konsekuensi penempatan ilegal ini di luar radar perlindungan negara karena negara tidak tahu mereka berasal dari mana saja, bekerja di mana dan sebagai apa,” katanya.

Ia menyebut Jawa Tengah merupakan provinsi dengan penempatan terbesar ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Rata-rata, misalkan yang tercatat secara resmi sekitar 205 ribu warga, tiga kali lipat dari jumlah itu bisa dipastikan menjadi korban sindikat mafia atau calo.

“Maka butuh kerja bersama, sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Daerah harus menertibkan setiap wargamya yang akan berangkat ke luar negeri. Dilakukan verifikasi. Masyarakat harus diedukasi agar tidak menjadi korban calo atau sindikat itu,” kata Benny. (Red)

Berita Terkait : https://www.beritajuang.com/10272/kapolda-banten-laksanakan-teguran-humanis-kepada-masyarakat/