Soal Pabrik Oli di Citeras, Satpol PP Mengklaim Daerah Dirugikan Jika Investor Membangun Tanpa Memiliki Ijin

Ayat 2 Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di tunjuk PPNS yang berdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.

Ayat 3 Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala Satpol PP.

Ayat 4 PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Ayat 5 PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil penyidikan, kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Baca Juga : Dirreskrimum Polda Banten Ikuti Rakor Pencegahan Kejahatan Pertanahan

Ketika ditanya kembali soal perlakuan oknum PT tersebut yang telah melakukan pembangunan di wilayah Lebak tanpa memiliki ijin apakah dirugikan atau tidak, kata Dartim, tentu daerah telah dirugikan. Karena disitu ada ketentuan terkait retribusi dan pajak yang harus masuk ke kas Daerah.

“Ya itu sangat dirugikan lah, investasi itu kan ada aturan dan ada syarat mereka. Wajib semua masyarakat boleh berusaha tapi dengan catatan harus menempuh dulu perijinannya. Tentunya harus ada retribusinya, ada pajak yang harus masuk ke kas daerah. Jika itu tidak ditempuh, jelas hak daerah itu terabaikan oleh investor,” tuntasnya. (Red)

Berita Terkait : https://www.beritajuang.com/13908/guna-menekan-angka-penyebaran-covid-19-pasca-lebaran-idul-fitri-kepolisian-polsek-tambora-terus-melaksanakan-kegiatan-swab-tes-antigen/