Lembaga AGP Sebut Alamat Penerima Dana Hibah PKBM di Lebak Diduga Banyak Yang Tak Jelas

“Akhirnya laporan kami diterima dan di tindaklajuti oleh tim pemeriksa Ombudsman. Namun sampai saat ini, kami juga belum tau hasil perkembangannya sejauh mana. Dan hari Senin tanggal 7 juni ini
kami akan kembali ke Ombudsman untuk bersilaturahmi sekaligus mempertanyakan tidak lanjutnya atau proses laporan kami sudah sejauh mana,” ungkapnya.

Lanjut Marpausi menurutnya, terkait persoalan ini jelas menurut UUD nomer 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, bahwa korupsi itu bukan terjadi akibat adanya kerugian negara saja, namun berdasarkan kesalahan mekanisme prosedur pun yang menyebabkan ketidak sesuaian itupun sudah masuk dalam unsur tidak pidana korupsi.

“Disini kita menduga bahwa alamat penerima manfaatnya pun tidak jelas, dan untuk dananya memang masuk, namun bagaimana regulasi verifikasinya. Satu contoh adalah bukti surat kami tidak bisa tersampaikan dengan alasan alamat tidak lengkap, lantas dana tersebut bagaimana bisa sampai jika alamatnya saja tidak lengkap. Ini yang menjadi dasar laporan kami,” tegasnya.

Selain itu, mengingat ini sistem simral, dan sistem simral itu adalah sistem ITE, kalaupun ini terjadi pelanggaran, pihaknya menilai hal itu bisa dinilai melanggar Undang Undang ITE, dan itu ada sanksi pidananya.

Baca Juga : RSUD Margono Soekarjo Purwokerto Luncurkan Inovasi Di Bidang Kesehatan

“Ini ada dua kemungkinan, yang pertama dugaan kami adalah muncul dan terjadinya tindak pidana korupsi yang di akibatkan oleh sistem dan sistem tersebut merupakan sistem informasi yang di gunakan melalui aplikasi simral dan perangkat ITE, selain itu, kami juga menduga adanya maladminitrasi. Namun untuk selanjutnya kami serahkan ke Ombudsman,” tegas Marpausi.

Masih Marpausi mengungkapkan,
untuk data penerima yang diterimanya, penerima bantuan dana hibah PKBM di Kabupaten Lebak ada 32 penerima. Nilai bantuan tersebut nilainya berbeda- beda, ada yang nilainya seratus juta hingga tiga ratus juta.