Dpc GMNI Lebak Menggelar Audiensi

Endang menambahkan, “Hal tersebut tentunya sudah melanggar Undang – undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 19 (kelas jalan) yang mengatur sumbu muatan. Maka dari itu seharusnya Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lebak, menindak tegas truk angkut pasir melebihi tonase, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, tentunya mempunyai peran penting dalam menegakan dan mengawal kegelisahan warga Kabupaten Lebak,” tambahnya.

Junaedi Ibnu Jarta memberikan apresiasi terhadap teman – teman GMNI Lebak, karena sudah menyalurkan aspirasinya, pemikiran kritisnya sebagai mahasiswa, sebagai agen of control.

Baca Juga : Polres Metro Jakarta Pusat Amankan Mafia Tanah

“Sangat Luar biasa antusias teman-  teman GMNI, dalam melakukan rapat audensi ini, kami sangat bangga dengan nalar kritis teman teman GMNI, yang memang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyikapi persoalan – persoalan yang terjadi dikabupaten Lebak ini, tentu seyogianya teman – teman mahasiswa harus menjadi mitra kritis, harus menjadi agen of social control, agen of change dalam membangun Kabupaten Lebak kedepan lebih baik lagi,” ungkapnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ir. Nana Sujana, M.Si. menjelaskan tentang bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak mengenai tambang pasir ini.

Baca Juga : PMII Lebak Mendesak Pemerintah

“Kami sudah menutup 5 tambang pasir dan memberi teguran ke beberapa pengusaha pasir yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh kita,” Ujarnya.

Hal ini juga tentunya berkorelasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten lebak, Ia memaparkan kepada kawan – kawan GMNI Lebak.

“Tentunya Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak, akan melakukan tindakan tegas kepada para pelanggar angkutan pasir yang masih membandel, dimana pada tahun 2021 di triwulan pertama sudah dilakukan sosialisasi, bahkan dibulan ke 4 ini akan lebih memaksimalkan pengawasan yang ada di pos Terminal Aweh,” paparnya.